Pengantar PPh Orang Pribadi

Pengantar.

Kita semua Warga Negara Indonesia pasti sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus semakin maju dan sejahtera. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemeritahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,…”

Untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia; untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa, tersebut tentulah diperlukan dana untuk pembiayaannya. Pendanaan yang paling sehat bagi suatu negara hanya dapat diperoleh dengan kesadaran gotong royong segenap bangsa Indonesia melalui pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud pelaksanaan perjuangan mengisi Kemerdekaan Indonesia, yang sebelumnya sudah diantarkan ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Indonesia oleh perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Agar Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat lebih berdaulat, disegani, dan dihormati oleh bangsanya sendiri dan bangsa-bangsa lain, negara tersebut harus ‘berdiri tegak’ dan ‘tegap’ di atas kaki sendiri. Keperluaan pembiayaan negara harus dapat dipenuhi dari dana yang dikumpulkan melalui pajak. Suatu negara ada kalanya harus berutang namun utang beserta bunganya harus dibayar kembali yang pastinya dananya berasal dari pungutan pajak dari rakyat. Oleh karena itu kita semua perlu memahami bahwa negara membutuhkan pajak dari kita semua. Kalau bukan kita rakyat Indonesia sendiri, lantas siapa lagi.

Sebagai wujud kesadaran seseorang memahami pajak, tentunya dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) dengan benar, lengkap dan jelas, serta tepat waktu.

Pengisian SPT Tahunan PPh WP OP yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (WP) merupakan perwujudan sistem ‘self assessment’ yaitu WP diberikan kepercayaan penuh oleh undang-undang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada negara.

Pajak yang telah dikumpulkan dan digunakan untuk penyediaan berbagai pelayanan dan fasilitas publik seperti puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) yang ada di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia, jalan raya dan jembatan, sekolah gratis, program imunisasi, program raskin, BLT (Bantuan Langsung Tunai), subsidi minyak goreng, listrik, BBM, keamanan masyarakat, pertahanan negara, penyelenggaraan administrasi pemerintahan pusat dan daerah, dan lain sebagainya.

Sebagai abdi masyarakat yang bertugas dalam mengumpulkan dana lewat pajak berdasarkan undang-undang, maka segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak harus siap melayani dan membantu seluruh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai kode etik dan standar pelayanan yang berlaku.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto

Kav.40-42 Jakarta Selatan

Telpon 021-5251609; 5250208; 5262880

Call center (kring pajak) 500200

SMS 0813 178 72525 (0813178 PAJAK)

sms langsung Dirjen Pajak 0878 8800 8547 (08788800 TJIP)

Website :   http://www.pajak.go.id

Pos ini dipublikasikan di PPh Orang Pribadi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s