Bea keluar CPO (hanya) untungkan pemerintah

Oleh Bungaran Saragih, Prof.Dr. (*)
Published On: 01 August 2011

Setelah 90 tahun stagnan, perkebunan kelapa sawit pada masa reformasi mulai berkembang. Bahkan, di sektor pertanian di dunia, mungkin belum ada revolusi yang sebesar di kelapa sawit, terutama pada 2000, di mana lahan kelapa sawit mencapai 2 juta hektare.

Luas lahan sawit terus berkembang menjadi 4 juta ha pada 2004, naik 100%. Saat ini, luas perkebunan sawit melebihi 9 juta ha.

Perkebunan kelapa sawit milik swasta cukup besar, tetapi lebih banyak petani kecil. Perkebunan rakyat kini sekitar 43%, hampir sama dengan swasta, tetapi dulu pada 1980-an tak ada petani kecil.

Kalau perkebunan sawit swasta sudah besar sejak 1980-an, yang stagnan adalah PTPN. Sangat lambat. Yang berkembang pesat adalah swasta. Sebentar lagi petani kecil lebih berkembang. Perkebunan swasta tidak mau kalau lahannya tidak besar, minimal 5.000 ha. Kalau mencari tanah dengan luas 5.000 ha -10.000 ha sudah mulai susah, sedangkan petani kecil hanya butuh 5 ha-10 ha.

Lahan yang luas telah diambil oleh perusahaan, tetapi di antara yang besar itu masih ada lahan kecil-kecil, yang diambil petani kecil. Apalagi tidak sulit untuk mencari pabrik pengolahan, mengingat di sekitar mereka sudah ada pabrik milik swasta.

Itu hasil reformasi. Rakyat bangkit memperbaiki kehidupannya tanpa bantuan pemerintah.

Itu tren yang sama dari 20002004 dengan 2004-2011. Ada program pemerintah melalui revitalisasi. Itu tidak berjalan, tetapi kelapa sawit terus berkembang, sebab komoditas ini menguntungkan.

Revitalisasi perkebunan tidak berjalan lantaran pemerintah sibuk sendiri. Namun, prediksi saya, kalau tidak dihambat, pada 2020 perkebunan milik rakyat sudah 60% dari total area perkebunan sawit di Indonesia.

Pertumbuhan lahan sawit ke depan tak lebih cepat dibandingkan dengan periode 2000-2011 karena semakin susah mendapat lahan. Saya perkirakan lahan sawit pada 2020 menjadi sekitar 12 juta ha dengan produksi 48 juta ton.

Dengan 60% perkebunan sawit milik rakyat, ada 3,6 juta kepala keluarga yang terlibat. Kalau masing-masing kepala keluarga empat orang, ada 14,4 juta petani sawit. Belum lagi tenaga kerja yang bekerja di perkebunan dan industri sawit skala besar.

Ini komoditas yang menguntungkan. Rakyat tahu tak akan mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga tetap mengusahakan sendiri.

Tak dibantu, tak diganggu

Sekarang sawit bergairah. Namun, pemerintah bikin sulit melalui bea keluar (BK). Padahal, petani tidak usah dibantu, asal tidak diganggu. Barangkali bisa begitu, tetapi kalau ada BK, insentif untuk meningkatkan produksi pun turun. BK menjadi disinsentif bagi perkebunan sawit, karena menekan kualitas dan produksi.

Hal itu terjadi karena dana sudah diambil untuk BK, sehingga petani tidak punya dana untuk memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi. Kecuali jika BK itu dikumpulkan oleh pemerintah guna membantu memperbaiki kualitas dan produktivitas kelapa sawit.

Kenapa kita harus menjadi kuli dari peraturan kita? Persoalan sawit adalah bersaing dengan komoditas minyak nabati lain seperti dari canola, rapesheed, kedelai.

Selain itu, sekarang sawit sudah dikuasai oleh petani kecil, tetapi kenapa malah dikenakan BK? Padahal sudah membayar jenis pajak lainnya.

Kalaupun BK ingin tetap ada, harus dengan catatan, berapa persen masuk kembali ke sawit. Itu akan lebih lumayan. Dana BK bisa dipakai untuk riset, untuk pendidikan, untuk infrastruktur, untuk kampanye mencegah antisawit di luar negeri karena banyak LSM yang menyerang sawit, dan pesaing dari minyak nabati lainnya juga membayar LSM untuk mencaci maki kelapa sawit.

BK itu pengalaman dari Orba. Pada saat Orba, perkebunan sawit belum 2 juta ha. Penarikan BK pada masa Orba dapat dimengerti, karena selama Orba, sawit berkembang atas biaya pemerintah, biaya pemerintah untuk BUMN, untuk PIR, untuk perkebunan besar swasta nasional (PBSN). Itu yang membuat ada Sinar Mas, Asian Agri, Wilmar, dan perkebunan besar sawit lainnya.

Jadi, perkebunan swasta sawit pada saat Orba mendapat bantuan dari pemerintah melalui PBSN, sehingga pada 1998 saat harga CPO tinggi, dikenai BK.

Namun, sekarang tidak seperti itu, bahkan perkebunan rakyat adalah usaha sendiri. Sawit berkembang cepat yang juga didorong otonomi daerah (otda). Pada saat sistem pemerintahan terpusat, izin membangun perkebunan ada di pusat, sehingga menyulitkan rakyat. Namun, setelah otda, izin ada di kabupaten. Pengaruh otda dalam per kembangan sawit besar sekali.

Kampanye negatif terus berlangsung, kalau kita tidak menjelaskan dan menjawab, akan terus diserang LSM asing yang menjelekkan sawit. Itulah perlunya BK dikembalikan untuk kelapa sawit.

BK awalnya instrumen untuk mengamankan pasok domestik, tetapi harga minyak goreng kita tidak lebih murah dari pada harga di luar negeri karena inefisiensi. Dengan BK, yang untung yang punya pabrik minyak goreng. Dengan BK, bahan baku minyak goreng di dalam negeri tersedia lebih murah, tetapi ketika sudah menjadi minyak goreng harganya sama dengan harga di luar negeri.

Ke depan persaingan sawit makin ketat. Saingan kita yang paling besar bukan lagi Malaysia, tetapi Afrika dan Amerika Latin seperti Brasil, Venezuela, Kolombia, Peru, Kosta Rika, karena mereka sudah mendapat benih yang cocok untuk Amerika Latin. Dulu belum ada benih yang cocok.

Dalam 10 tahun ke depan, produksi sawit akan lebih dari 40 juta ton. Nanti datang sawit dari Amerika Latin, harga pun akan jatuh. Itu tantangan kita, persaingan semakin berat dalam 10 tahun mendatang. Sementara itu, minyak nabati lain seperti kedelai, rapesheed, canola akan membuat kemajuan. Itu juga jadi pesaing.

Perkembangan sawit dari Afrika akan berjalan lebih lamban, karena masih banyak hambatan institusional, hambatan memperoleh tenaga kerja yang banyak dan terampil. Namun, perkembangan sawit di Amerika Latin akan berjalan cepat. Adapun, Malaysia tidak menambah lahan lagi, hanya menaikkan produktivitas.

Persaingan ke depan, kebetulan 60% adalah petani kecil. Jadi yang bersaing adalah petani kecil, yang sering tidak efisien dan produktif. Jadi, kalau pesaing kita dari sana menjual harga sawit murah, kita akan dikalahkan.

Itulah sebabnya uang BK harus dipakai untuk itu sejak sekarang guna menghadapi persaingan yang akan datang. Kalau BK digunakan untuk yang lain, hancurlah perkelapasawitan kita. Waktu 10 tahun itu tidak terasa. Pelanpelan, tiba-tiba kita terkejut.

Kalau saya menteri, saya tidak tarik BK. Itu rampok. Kita tidak lebih pintar untuk memakai itu. Kalau saya menteri saya akan perjuangkan di kabinet untuk tidak memberlakukan BK.

BK tidak perlu, kalau toh ditarik maka gunakan untuk menghadapi persaingan yang akan datang dan jangan diundur-undur pelaksanaannya karena selalu diskusi saja.

Dasar hukum dari BK itu apa? Konsumsi dalam negeri juga sedikit. Kalau tidak dikenakan BK, di dalam negeri juga tidak akan kekurangan minyak goreng. Jadi, hanya alasan pemerintah saja. Ini kebiasaan dari Orde Baru, karena menganggap ini durian runtuh. Dulu pada saat Orba benar ditarik BK, tetapi sekarang tidak benar jika ditarik BK.

Pemerintah dan pabrik minyak goreng yang paling berkepentingan terhadap BK, karena diuntungkan dengan adanya BK tersebut.

Pabrik minyak goreng membeli dengan harga murah sebelum dikenakan BK, tetapi menjual minyak goreng dengan harga yang sama di luar negeri.

* Menteri Pertanian Kabinet Gotong Royong

Pos ini dipublikasikan di Kelapa Sawit. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s