Sistem pengobatan di Indonesia belum tertata baik

Oleh Rahmayulis Saleh – ( BISNIS INDONESIA )
Senin, 03 Oktober 2011 | 18:00 WIB

 

JAKARTA: Sistem pembiayaan pengobatan di Indonesia belum tertata dengan baik. Masih jauh jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, Thaiwan, Filipina, dan Korea.

“Itu dibuktikan dengan masih mahalnya harga obat di Tanah Air. Jika ingin menata dan membenahi masalah obat tersebut, ada baiknya kita belajarlah pada negara-negara tersebut,” kata Prof. Hasbullah Thabrany, Wakil Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, hari ini di Jakarta.

Menurut dia, selain sistem yang belum memadai, masyarakat Indonesia juga masih belum mendapatkan akses terhadap obat-obatan. Akses yang dimaksud meliputi sistem yang memungkinkan seluruh rakyat memperoleh ketersediaan dan keterjangkauan harga obat.

Masalah tersebut, katanya menjadi salah satu bahasan dalam seminar internasional 2011, Access to medicine and its impact to national drug policy, yang berlangsung di Hotel JW Marriott Jakarta, hari ini. Acara yang menghadirkan sejumlah pakar keparmasian dari beberapa negara itu, diselenggarakan oleh PT Novartis dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Pembicaranya a.l. dari Korea, Malaysia, dan Thailand, yang memaparkan sistem pembiayaan kesehatan di negara mereka masing-masing.

“Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia satu-satunya negara yang belum menerapkan sistem akses terhadap obat melalui sistem jaminan kesehatan,” ujar Hasbullah yang juga Guru Besar FKM UI itu.

Dia menuturkan akses bukan berarti penurunan harga. Harga obat yang mahal sekalipun dapat dijangkau dengan sistem pembiayaan kolektif melalui asuransi. “Sayangnya, untuk masalah ini Indonesia baru menggodoknya dalam Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) I dan II, yang entah kapan terealisasi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu ada upaya bersama yang selaras dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, rumah sakit, perusahaan obat, akademisi, maupun pasien untuk segera mewujudkan akses dalam arti yang sebenarnya.

Sistem pembiayaan kesehatan adalah sistem yang mengatur tentang alokasi dana yang harus disediakan, untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

“Indonesia adalah negara tanpa jaminan sosial. Sistem jaminan sosial di negeri ini jauh tertinggal dibanding negara Asean lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan juga Filipina,” tambahnya.

Dalam seminar sehari tersebut. terungkap bahwa kebijakan asuransi kesehatan di Thailand, misalnya, peserta harus memanfaatkan layanan kesehatan secara primer. “Ternyata lebih dari 70% masalah kesehatan dapat diatasi di pelayanan primer, hanya sebagian saja yang memerlukan rujukan ke spesialis atau rumah sakit,” kata HasbuLah.

Sementara Korea Selatan menggunakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional berbasis iuran jaminan sosial, ditambah subsidi iuran bagi penduduk kurang mampu. Semula badan penyelenggaranya banyak dan ada di tiap kota/kabupaten. Karena mobilitas penduduk dan tidak efisien, pada 2000 semua badan penyelenggara yang kecil disatukan ke dalam sebuah badan penyelenggara, yang dibentuk dengan undang-undang, tapi bukan berbentuk BUMN.

“Jaminannya mencakup rawat jalan dan rawat inap, tetapi peserta harus membayar sebagian (20-30%) biaya berobat. Bayaran sebagian ini bertujuan sebagai pengendalian, agar masyarakat tidak terlalu sering mengkonsumsi obat,” ujarnya.(api)

 

Pos ini dipublikasikan di Kesehatan (Health Care). Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s