PENGANTAR PERPAJAKAN

Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban segenap lapisan masyarakat baik melalui entitas usaha maupun secara individual sebagai Wajib Pajak orang pribadi. Beberapa pakar ilmu hukum pajak dari dalam dan luar negeri yang memberikan definisi pajak, diantaranya menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro,SH., dalam bukunya ” Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) :

” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yg dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  • Dipungut oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah;
  • Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan;
  • Dibayar oleh pihak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
  • Tidak mendapat kontra-prestasi langsung yang dapat ditunjuk;
  • Digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum

Rakyat mendapatkan pelayanan dari negara dalam bentuk barang-barang dan jasa-jasa publik yang dibiayai dengan pajak, misalnya:

  • jalan raya
  • jembatan
  • kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan umum
  • pelayanan pemerintahan
  • pelayanan kesehatan
  • pelayanan ketertiban dan keamanan umum
  • pelayanan pendidikan umum secara merata

Contoh nyata adalah tersedianya bensin premium bersubsidi di seluruh pelosok Indonesia dengan harga yang tetap sebesar Rp 4.500 per liter, yang sesungguhnya harga keekonomiannya yang sebenarnya adalah berkisar di Rp 7.500 – 8.000 an.

Dengan membayar pajak, masyarakat telah ikut berpartisipasi dan bergotong royong dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kewajiban perpajakan ini muncul dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi ;

” Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan di atas, bisa dilihat bahwa pajak memang bersifat memaksa. Oleh sebab itu, pajak harus dibayar oleh semua orang (yang terutang pajak). Dan itu pula sebabnya pembayar pajak disebut dengan Wajib Pajak, artinya pihak yang harus membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, pajak memiliki fungsi budgeter dan fungsi regulerend.

Fungsi budgeter berarti pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara Republik Indonesia untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian fungsi budgeter tersebut harus diimbangi dengan fungsi regulerend (mengatur) dalam rangka mempercepat terciptanya kesejahteraan umum. Misalnya beban pajak yang lebih besar kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang lebih besar, dan membebani beban pajak yang lebih ringan kepada WP yang berpenghasilan lebih kecil, dan mengenakan tarif 0% bagi penghasilan WP sampai jumlah nominal tertentu.

Misalnya juga untuk mengatur/membatasi konsumsi masyarakat, melakukan redistribusi si kaya kepada si miskin, memberikan insentif pada investasi dan pembangunan ekonomi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak dalam konteks fungsi budgeter dan fungsi reguleren tersebut ditentukan oleh 3 (tiga) faktor (menurut Norman Novak), yaitu :

  • Wajib Pajak
  • otoritas pajak
  • sistem pemajakan itu sendiri

Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela (voluntary compliance) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga terbentuklah masyarakat Wajib Pajak.

Otoritas Pajak harus melayani masyarakat Wajib Pajak sebagai mitra dalam bekerja sama untuk menyukseskan pemungutan pajak.

Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa eksistensi suatu negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyatnya. Jika rakyat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin mengokohkan eksistensi pemerintahan tersebut.

dalam hidup bernegara, sudah pasti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi Pemerintah harus memberikan rasa aman dan ketertiban umum dan pelayanan umum kepada rakyat. Di sisi lain rakyat harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak.

Lalu mengapa orang harus membayar pajak ? Mengapa negara bisa memaksa rakyatnya untuk membayar pajak? Tentu banyak sekali argumen yang bisa digunakan. Dalam hal ini, rakyat mendapatkan pelayanan dari Negara dalam bentuk public goods and services yang dibiayai oleh pajak. Rakyat juga mendapatkan jaminan dari negara terkait keamanan dan ketertiban umum. Dengan membayar pajak berarti masyarakat telah ikut berpartisipasi dan bergotong royong dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai pungutan yang bisa dipaksakan, pajak bisa ditagihkan dengan cara paksaan melalui proses penagihan pajak. Misalnya dengan Surat Paksa, Surat Sita, atau bahkan penyanderaan badan (gijzeling). Jika kewajiban perpajakan baik secara formal maupun material tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak, maka pihak otoritas perpajakan tersebut bisa mengenakan sanksi seseuai ketentuan yang berlaku.

Jenis-jenis sanksi pajak tersebut bisa dikelompokkan menjadi: sanksi bunga, denda, kenaikan pajak maupun sanksi pidana.

Sesuai ketentuan Pasal 23A UUD 1945 di atas, pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian perpajakan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang terdiri dari :

  • Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP/UU No.6/1983 s.t.d.t.d UU No.28 Thn.2007). Ini adalah undang-undang (Hukum Pajak) Formal
  • Undang-undang Pajak Penghasilan ( UU PPh/UU No.7/1983 s.t.d.t.d.  UU No.36 Thn 2008. Ini adalah undang-undang (hukum pajak) materil yang mengatur pengenaan pajak terhadapa penghasilan yang diterima oleh WP.
  • Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah ( UU PPN/PPnBM / UU No.8/1983 s.t.d.t.d. UU NO.42 Thn 2009. Ini adalah undang-undang (hukum pajak) materil yang mengatur pengenaan pajak terhadap produksi nilai tambah dan konsumsi serta jual-beli barang mewah.
  • Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan ( UU PBB/ UU No.12 / 1985 / s.t.d.t.d.  UU No.12 Thn 1994. Ini adalah undang-undang (hukum pajak) materil yg mengatur pengenaan pajak atas Bumi dan Bangunan.
  • Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( UU BPHTB/ UU No.21 1997 s.t.d.t.d.  UU No.20 2000. Ini adalah undang-undang (hukum pajak) materil yg mengatur tentang perolehan dan pemilikan tanah da bangunan .
  • Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( UU PPSP/ UU No.19 1997 s.t.d.t.d. UU No.19 2000. Ini adalah Undang-Undang( hukum pajak ) Formal yang mengatur proses penagihan pajak apabila WP atau pihak yang menanggung pajak tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar pajak.
  • Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( UU No.18 1997 s.t.d.t.d UU No.34 2000). Ini merupakan undang-undang (hukum pajak ) materil yang mengatur tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

RETRIBUSI

Disamping pungutan dalam bentuk pajak, negara juga dapat menarik pungutan lain yang bersifat memaksa. Misalnya berbentuk retribusi. Hanya saja pajak retribusi dibanding pajak memiliki beberapa perbedaan pokok.

Retribusi umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi ( atau ada kontra prestasi secara langsung) karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran parkir kendaraan bermotor di tempat parkir publik, karcis masuk terminal, izin usaha di daerah, kebersihan dan lain-lain.

Khusus mengenai pungutan retribusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 s.t.d.t.d. UU No.34 Thn 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 26 UU 34 Thn 2000 menyebutkan bahwa:

” retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan  dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Petunjuk pelaksanaan lebih detil mengenai retribusi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Azas-azas Pemajakan

Adam Smith dalam bukunya ” An Inquiri into the Natura and Causes of the Wealth of Nations “ menyatakan bahwa azas-azas dalam sistem pemajakan harus mencakup :

  • Keadilan : Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak ( ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. Azas keadilan bermakna adalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun adil dalam pelaksanaannya. Disinilah dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan aparat pajak yang profesional.
  • Kepastian : Pemungutan pajak itu tidak boleh sewenang-wenang, tetapi Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, Objek Pajaknya, kapan harus dibayar, di mana harus dibayar, bagaimana administrasinya serta batas waktu pembayarannya.
  • Kemudahan : Kapan Wajib Pajak harus membayar itu sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat WP memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut Pay as You Earn.
  • Ekonomis : Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi WP diharapkan seminimum mungkin. Demikian pula beban yang dipikul WP. Pajak yang bisa dipungut harus lebih besar dibandingkan dengan biaya pemungutannya.

TEORI-TEORI PEMAJAKAN

  • Teori Asuransi ;
  • Teori Kepentingan ;
  • Teori Gaya Pikul ;
  • Teori Bakti ;
  • Teori Gaya Beli

 

Perlawanan Terhadap Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam rangka peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Dapat bersifat Perlawanan Pajak Pasif ataupun Perlawanan Pajak Aktif.

Perlawanan Pasif : berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan tingkat pendidikan dan moral penduduk dan dengan teknik pemajakan itu sendiri.

Perlawanan aktif : secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara nyata ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk mengindari pajak. Diantaranya dapat dibedakan cara-caranya sebagai berikut :

  1. Penghindaran Diri dari Pajak ( tax avoidance ) : Dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan WP masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Misalnya menyimpan uang dalam bentuk reksadana supaya dibebaskan dari pengenaan pajak.
  2. Pengelakan Diri dari Pajak ( tax evasion ) : Dilakukan dengan cara melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaannya. Misalnya WP memanipulasi pajak dengan melakukan pembukuan ganda.
  3. Melalailan Pajak : Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitasnya yang harus dipenuhi. Misalnya menghalangi tindakan penyitaan dengan menyembunyikan barang-barang yang akan disita.

 

( Courtesy of : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Purnawarman, Modul Pelatihan Brevet A/B , Buku I )

Pos ini dipublikasikan di Perpajakan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s