Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang terutang atas :
a. bumi dan /atau bangunan ( objeknya ) ;
b. terutang oleh orang pribadi atau badan yang secara nyata-nyata :
b.1. Mempunyai hak atas bumi ; dan/atau  ( aspek legalitas hak )
b.2. Memperoleh manfaat atas bumi; dan /atau ( aspek siapa yang memperoleh manfaat)
b.3  Memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan

PBB menganut azas ” official assessment ” yaitu besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak PBB
ditentukan secara jabatan oleh aparat pajak. Dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang
didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Efektif sejak 2012 PBB menjadi Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
NJOPTKP ( Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) adalah bagian NJOP
yg tidak dikenakan pajak, sehingga harus dikurangkan dahulu dari NJOP.
Besar NJOPTKP adalah Rp 12 juta ( 201/KMK.04/2000) berlaku untuk
setiap Wajib Pajak PBB sebanyak satu kali pengurangan dalam setahun.
Jika objek PBB lebih dari satu, maka NJOPTK hanya diterapkan pada
objek PBB yg NJOPN-nya terbesar, dan jika sisanya negatif, tidak
dapat dikonpensasikan dengan NJOP objek PBB lainnya.

tarif PBB diterapkan terhadap NJKP ( Nilai Jual Kena Pajak ).

NJKP =  NJOP – NJOPTKP

PBB terutang = Tarif PBB x NJKP
= 0,5% x NJKP

NJKP

a. Objek Pajak : Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
= 40% x ( NJOP – NJOPTKP)
b. Objek Pajak Lainnya :
= 20% x ( NJOP – NJOPTKP ) ; jika NJOP-nya < Rp 1 milyar
= 40% x ( NJOP – NJOPTKP ) ; jika NJOP-nya > Rp 1 milyar

PBB terutang :

= 0,5% x NJKP
= 0,5% x ( ( 20% x (NJOP-NJOPTKP) )
atau
= 0,5% x ( ( 40% x (NJOP-NJOPTKP) )

Wajib Pajak PBB terutang ( punya kewajiban bayar pajak) PBB semenjak
yang bersangkutan menerima SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).
Pelunasan pembayaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak SPPT diterima oleh
WP PBB.
Jika terlambat bayar, dikenakan DENDA ADMINISTRASI 2% sebulan
terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Karena peraturannya menyebutkan demikian, maka :
a. Wajib Pajak Orang Pribadi ;
b. Wajib Pajak Badan ;

bisa menyisihkan setiap bulan sekali, uang tunai untuk pembayaran
PBB yang terutang, sebanyak 6 (enam) kali cicilan, masing-masing
1/6 dari jumlah PBB yang terutang.
Maka pada bulan ke-6 (saat jatuh tempo pembayaran paling lambat)
Wajib Pajak PBB sudah bisa membayar kewajiban PBB nya
dengan ringan, karena dana sudah disisihkan secara berkala
dan kewajiban pajak terpenuhi.

Bagaimana pendapat Anda ?!

Pos ini dipublikasikan di Perpajakan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s