SEKILAS MENGENAI AUDIT INVESTIGATIF

oleh : Kadek Pandreadi, S.Pd., MM. *)

Istilah audit investigasi sudah lama kita kenal, namun banyak diantara kita belum mengetahui secara mendalam tentang istilah tersebut. Pada awalnya istilah yang sepadan dengan istilah audit investigasi yang digunakan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI adalah adalah pemeriksaan khusus. Kedua istilah di atas tidak bisa diartikan secara persis, namun keduanya memiliki beberapa persamaan, minimal salah satu persamaannya adalah bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal, dan bukan bagian dari pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan  (PKPT).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, istilah audit investigasi semakin akrab kita dengar. Menindaklanjuti Permenkes tersebut, di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemkes telah ditambah 1 (satu) pejabat eselon II yaitu Inspektur Investigasi yang mengepalai Inspektorat Investigasi. Pasal 667 pada Permenkes tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan.

Audit Investigasi (AI) secara garis besar dibagi dalam enam tahap. Tahapan AI ini sedikit berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh pemeriksaan operasional yang biasa dilakukan sebelumnya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Secara garis besar proses pelaksanaan pemeriksaan atau audit investigatif dapat dibagi menjadi 6 (enam) tahap, yaitu :

  1. Tahap Pra Perencanaan. Audit investigatif merupakan respon terhadap sinyalemen atau informasi awal yang masuk ke unit kerja investigasi. Sinyalemen awal atau informasi awal ini bisa merupakan pengaduan masyarakat, tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan pemeriksaan operasional, informasi dari media massa, maupun permintaan dari Menteri untuk melakukan audit investigasi atau audit tertentu. Pengaduan masyarakat biasanya belum memuat informasi yang spesifik namun masih bersifat general dan tendensius. Sehingga informasi awal ini perlu terlebih dahulu dianalisis atau ditelaah agar permasalahaannya dianggap layak atau tidak untuk (selanjutnya) dilaksanakan audit investigatif.
  2. Tahap Perencanaan. Salah satu yang membedakan audit investigasi dengan audit operasional adalah adanya penyusunan hipotesis yang merupakan bagian dari tahapan perencanaan. Hipotesis ini disusun berdasarkan hasil analisis dari berbagai kemungkinan penyimpangan yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis dari berbagai kemungkinan penyimpangan yang dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia, dan atas jawaban dari pertanyaan : siapa , apa, mengapa, di mana, bilamana, dan bagaimana (SIABIDIBA) yang dihasilkan dari kegiatan penelaahan awal. Selain menyusun hipotesis, dalam tahapan ini juga berbicara tentang penyusunan program audit, perencanaan sumber daya dan penerbitan Surat Tugas.
  3. Tahap Pengumpulan Bukti. Ada ungkapan yang harus diperhatikan oleh auditor investigasi yaitu ” Tidak Ada Bukti Tidak Ada Kasus”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa bukti merupakan unsur sangat penting dalam mengungkapkan suatu kasus penyimpangan tindak pidana korupsi. Audit investigatif biasanya akan bermuara pada proses hukum, maka auditor investigasi diharapkan mampu memahami bukti-bukti apa saja yang bisa dianggap sebagai bukti hukum. Tidak semua bukti audit bisa diakui dan digunakan  sebagai bukti hukum persidangan. Untuk dapat memperoleh bukti-bukti, auditor diharapkan mampu memahami teknik-teknik pengumpulan bukti. Teknik-teknik pengumpulan bukti audit investigatif tidak jauh berbeda dengan teknik pengumpulan bukti audit operasional.
  4. Tahap Evaluasi Bukti. Bukti yang telah dikumpulkan melalui penerapan berbagai teknik audit selanjutnya akan dianalisis untuk melihat kesesuaian bukti dengan hipotesis. Melalui analisis bukti inilah maka kita bisa mengembangkan dan mencari bukti-bukti lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung bukti yang telah kita dapatkan sebelumnya. Analisis bukti dapat menggambarkan sebuah rangkaian kejadian atau peristiwa . Rangkaian beberapa analisis bukti akan mampu memberikan gambaran secara keseluruhan peristiwa yang terjadi. Rangkaian analisis bukti ini selanjutnya kita evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah ada kesesuaian dengan hipotesis yang telah kita bangun. Dalam tahap evaluasi bukti ini, memungkinkan adanya perubahan hipotesis apabila hasil evaluasi bukti tidak mendukung hipotesis sebelumnya namun mengarah pada permasalahan yang sebelumnya tidak kita perkirakan. Hasil evaluasi bukti inilah yang akan menentukan apakah kasus tersebut terbukti atau tidak.
  5. Tahap Pelaporan. Tahapan penting dalam proses audit investigasi adalah proses dokumentasi. Proses dokumentasi ini biasanya disusun dalam bentuk laporan tertulis. Penyusunan Laporan Audit Investigatif ini juga merupakan bukti bahwa auditor investigasi telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Pelaporan ini harus mampu mengungkapkan fakta-fakta yang ada dan menghindari sejauh mungkin mangungkapkan hal-hal yang masih bersifat subyektif dan bias. Laporan yang baik harus mampu menjawab SIABIDIBA ( siapa , apa, mengapa, di mana, bilamana, dan bagaimana ).
  1. Tahap Tindak Lanjut. Tindak lanjut adalah tahapan terakhir dalam seluruh proses audit investigasi. Proses tindak lanjut ini harus dilakukan secara proporsional apalagi kasus yang berindikasikan tindak pidana korupsi. Tahap tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil temuan audit investigasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab  dalam kasus tersebut.

Pembagian tahap audit investigasi ini secara teori memang terlihat terpisah dan terbagi dalam beberapa tahapan. Namun dalam praktik pelaksanaannya batas-batas antar tahapan di atas tidak dilaksanakan secara terkotak-kotak Tahapan ini lebih dipahami sebagai sebuah kerangka berfikir kita dalam melaksanakan pemeriksaan investigasi  yang efektif sehingga mampu mencapai tujuan pemeriksaan yang diharapkan. Sebisa mungkin pelaksanaan tahapan ini dilakukan secara berjenjang, artinya sebelum masuk ke tahap selanjutnya , kita harus menyelesaikan dulu proses tahapan sebelumnya. Karena tahap proses sebelumnya akan memberikan pijakan untuk melaksanakan tahapan-tahapan proses selanjutnya.

(daftar pustaka : Modul Pelatihan Auditor Investigasi, Pusdiklatwas BPKP)

*) Kaded Pandreadi, S.Pd., MM. Lahir di Singaraja Bali 29-10-1969. Bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2008 – sekarang.

 

Pos ini dipublikasikan di Auditing. Tandai permalink.

Satu Balasan ke SEKILAS MENGENAI AUDIT INVESTIGATIF

  1. Kami sangat membutuhkan sebagai masukan dan tambhab kemampuan lembaga kami adalam upaya menanbah referensi system dalam melakukan audit investigasi LAKIP RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s