Memahami Penyusutan Aset Tetap

Menjelang memasuki tahun baru, biasanya perusahaan bisnis dengan skala usaha besar, menengah, atau kecil telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun baru 2012. Lazimya mereka sudah mulai menyusun rancangannya sejak dua atau tiga bulan sebelum memasuki tahun baru, dan akhirnya ditetapkan sebagai sebuah kebijakan perusahaan resmi dalam memasuki tahun baru di depan. Pada bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) maka Anggaran Kerja diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 63 ayat (1) dan (2). Ayat (1) berbunyi “ Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.” Ayat (2) berbunyi “ Rencana Kerja sebagaimana ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang”.

Di dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tersebut, biasanya juga termasuk rencana perseroan untuk berinvestasi baru maupun lanjutan yang berwujud anggaran pengeluaran investasi atau anggaran pengeluaran modal ( capital expenditure ). Nilai anggaran pengeluaran investasi ( Capex ) tersebut biasanya relatif bernilai besar dan berdimensi jangka panjang atau menengah ( lebih dari 1 tahun ).

Wujud pengeluaran investasi bisa berupa pengadaan aset tetap bewujud seperti pembelian mesin-mesin produksi yang baru, pembangunan pabrik baru, pembelian armada transportasi yang lebih banyak, dan lain-lain. Pengeluaran investasi tersebut bisa juga berupa pengadaan aset tidak berwujud, misalnya membuat kontrak kerja sama waralaba ( franchising ), pembelian izin produksi obat-obatan farmasi dengan formulasi terbaru hasil riset di negara principal-nya di luar negeri, atau misalnya hak konsesi pengelolaan hutan dan atau perkebunan.

Apabila pengeluaran investasi tersebut berupa aset tetap (menurut istilah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 ASET TETAP ), atau Undang-undang Pajak Penghasilan menggunakan istilah harta berwujud ( UU PPH No.36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) ), maka salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah tentang kebijakan perusahaan mengenai penyusutan aset tetap tersebut. Mengapa kebijakan tentang penyusutan aset tetap menjadi penting? Karena perusahaan bisnis harus menelaah berbagai alternatif kebijakan tentang penyusutan aset tetap yang paling menguntungkan sesuai strategi perusahaan, dan juga harus memperhatikan aspek peraturan perpajakan tentang penyusutan.

Sebagai contoh ilustrasi diberikan transaksi yang berkenaan dengan aset tetap. Sebuah Perseroan Terbatas PT A telah menetapkan anggaran investasi tahun 2012 untuk membeli aset tetap (harta berwujud) berupa mobil box berpendingin AC senilai Rp 300.000.000,-. yang menurut penilaian manajemen perusahaan mempunyai masa manfaat ekonomis selama 5 (lima) tahun dengan operasional rutin dan perawatan yang sesuai dengan petunjuk dari pabrikan kendaraan tersebut. Setelah masa pakai ekonomis 5 tahun, maka pada akhir tahun ke-5, aset tetap tersebut ditetapkan memiliki nilai sisa residual sebesar Rp 50.000.000,-. Artinya manajemen perusahaan optimis kendaraan bekas tersebut masih laku dijual setara nilai Rp 50.000.000,- dengan kondisi apa adanya pada akhir tahun ke 5.

Kendaraan mobil box tersebut dibeli secara syah pada 23 Mei 2012. Manajemen memilih untuk menyusutkan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat ekonomis yang ditetapkan atas aset tetap tersebut.

Analisis perhitungan beban penyusutannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan manajemen perusahaan, yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (revisi 2007) ASET TETAP, paragraf 63 menyatakan : “ Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut oleh entitas “. Paragraf 65 intinya menyebutkan metode penyusutan yang dapat digunakan adalah (a) metode garis lurus ( straight line method ) , metode saldo menurun ( diminishing balance method ), dan metode jumlah unit ( sum of the unit method ). Jika dipilih metode garis lurus maka menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

Dalam paragraf 6 tentang “Definisi “ disebutkan bahwa “ Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya-biaya pelepasan aset, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Sedangkan peraturan perpajakan yang mengatur tentang penyusutan aset tetap ( harta berwujud) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (atau dikenal dengan UU PPH). Pasal 11 ayat (1) intinya mengatur penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Pasal 11 ayat (3) berbunyi : “ Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut

Pasal 11 ayat (4) intinya bahwa Wajib Pajak diperkenankan, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, melakukan penyusutan harta berwujud mulai pada bulan harta berwujud tersebut mulai menghasilkan (sesuai peruntukannya).

Pasal 11 ayat (11) menyatakan : “ Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, yang intinya mengatur bahwa penyusutan harta berwujud bukan bangunan dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4. Sedangkan jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada kelompok-kelompok tersebut ditetapkan dalam Lampiran 1, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Dalam Lampiran II, Nomor 1, Jenis Usaha Semua Jenis Usaha, Jenis Harta (b) Mobil, bus, truk, speedboat dan sejenisnya. Dengan demikian aset tetap (harta berwujud) kendaraan mobil box yang dibeli PT A tersebut di atas masuk dalam Kelompok II, yang harus disusutkan selama 8 (delapan) tahun dengan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut ( metode garis lurus – straight line method ).

Perbedaan perlakuan beban penyusutan aset tetap (harta berwujud) antara perlakuan akuntansi komersial/umum sesuai PSAK, dibandingkan dengan penyusutan harta berwujud sesuai peraturan perpajakan dapat disebutkan sebagai berikut :

  1. Aset tetap mulai disusutkan terhitung sejak aset tetap tersebut sudah diperoleh dan siap digunakan ( PSAK). Sedangkan peraturan pajak menetapkan harta berwujud harus disusutkan mulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Pengertian pajak ini ditafsirkan pada saat harta berwujud disusutkan mulai pada bulan saat sudah dilakukan pengeluaran atau pembayaran, entah itu berupa uang muka, atau cicilan pertama, atau memang hanya satu kali pembayaran sekaligus dalam jumlah yang (biasanya) sangat besar. PSAK mengatur prinsip dimulainya penyusutan adalah saat aset tetap sudah diperoleh (dibeli, dimiliki, dikuasai) dan siap dipakai sesuai maksud dan tujuannya. Jika PT A mengikuti aturan dari PSAK, bisa saja terjadi perbedaan dimulainya pembebanan penyusutan aset tetap.

  2. Peraturan perpajakan tidak mengakui nilai sisa / nilai residual harta berwujud pada akhir masa manfaat, sedangkan aturan sesuai PSAK mengakui nilai residual tersebut, karena secara prinsip ekonomis memang diharapkan kendaraan mobil box tersebut masih laku dijual bebas setelah dipakai 5 tahun dengan harga Rp 50.000.000. Hal ini pasti menimbulkan perbedaan perhitungan beban penyusutan antara perhitungan akuntansi berdasarkan PSAK dan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan.

  3. PSAK memberi kebebasan manajemen PT A menetapkan masa manfaat ekonomis aset tetap selama 5 tahun, sedangkan peraturan perpajakan dengan tegas mengatur masa manfaat selama 8 tahun untuk kelompok II harta berwujud sesuai jenis kendaraan mobil box tersebut.

Analisis perlakuan penyusutan aset tetap ( hart berwujud) tersebut memang benar-benar penting dilakukan sehingga perusahaan bisa merencanakan aspek risiko perpajakannya dengan tepat, dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Bagaimana pendapat Anda ?

Pos ini dipublikasikan di Perpajakan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s