Analisis Daya Dukung Kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Bisnis (Studi Kasus: PT. Mitra Inti Sejati Plantation di Propinsi Kalimantan Barat)/–2011

Analysis of Institutional Support Capability of Oil Palm Plantation to Increase Business Competitiveness and Sustainability (Case Study at PT Mitra Inti Sejati Plantation – PT MISP)

Master Theses from MBIPB / 2012-02-04 10:50:42
Oleh : Ruslan Effendi, Manajemen dan Bisnis -Institut Pertanian Bogor (5(E33) Eff )
Dibuat : 2012-02-04, dengan 10 file

Keyword : Minyak Kelapa Sawit, PT MISP, Daya Saing dan Keberlanjutan Bisnis, ISPO, plasma, KUD, AHP.
Subjek : MANAJEMEN STRATEGI
Nomor Panggil (DDC) : 5(E33) Eff a

RUSLAN EFFENDI. 2011. Analisis Daya Dukung Kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Bisnis. Di bawah bimbingan HADI K PURWADARIA dan ANAS M FAUZI

Subsektor perkebunan memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 10,97 persen dimana porsi subsektor perkebunan menyumbang sebesar 2,31 persen setelah subsektor tanaman bahan makanan sebesar 6,96 persen.

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang pembudidayaannya berkembang pesat sejak dekade 1980-an yang tercatat seluas 294 ribu hektar, dan pada tahun 2010 berkembang menjadi 7,82 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit rakyat (PR) menempati urutan kedua dengan luasan sekitar 3,31 juta hektar setelah perkebunan besar swasta (PBS) dengan luas tanam 3.87 juta hektar.

Pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit telah menghasilkan manfaat ekonomi yang penting, namun beberapa tahun terakhir ini perkebunan kelapa sawit terus menerus didera oleh tekanan dari kalangan LSM dan perusahaan di Eropa. Perkebunan kelapa sawit dihadapkan dengan berbagai isu yang sangat merugikan seperti: perusakan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pemusnahan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan punahnya berbagai flora serta fauna yang dilindungi, hingga perampasan hak-hak penduduk lokal. Oleh karena itu perlu ditekankan gerakan untuk membangun industri kelapa sawit berkelanjutan yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit Indonesia, adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Peraturan ini diharapkan menjadi jawaban atas keraguan pasar dunia atas produk kelapa sawit Indonesia, bahwa produk kelapa sawit Indonesia juga memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dapat dilihat dalam Prinsip dan Kriteria ISPO. Berbeda dengan RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil) yang sudah terlebih dahulu ada, ISPO merupakan mandatory (kewajiban) yang harus dijalankan oleh pelaku usaha perkebunan.

Untuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, harus memenuhi 7 (tujuh) prinsip dan kriteria yang tercantum dalam ISPO. Misalnya, memenuhi sistem perizinan dan manajemen perkebunan hingga tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Bagi perkebunan besar, tidak sulit untuk menerapkan sertifikasi ISPO, namun bagi petani plasma, kemungkinan agak sulit untuk menerapkannya. Karena itu perlu dilakukan kerjasama antara petani plasma melalui koperasi (KUD) dengan perusahaan perkebunan dan lembaga pendukung lainnya sebagai mitra untuk membantu petani plasma dalam mengimplementasikan ISPO. Kerjasama ini bisa diwujudkan dalam pemberdayaan organisasi petani yang efektif dan efisien.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara langsung kepada responden menggunakan kuesioner dengan daftar pertanyaan terbuka untuk kemudian dipaparkan menggunakan analisis deskriptif sehingga dapat menggambarkan rantai nilai industri kelapa sawit PT MISP. Dari hasil wawancara tersebut akan didapatkan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi perusahaan yang kemudian diolah dalam matriks SWOT untuk mendapatkan alternatif perbaikannya. Kuesioner tahap kedua dilakukan dengan melakukan pembobotan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sehingga didapat hasil prioritas elemen aktor, prioritas elemen kriteria dan prioritas strategi yang disarankan kepada perusahaan.

Rantai nilai industri kelapa sawit di PT MISP terdiri dari pemasok (bibit, pupuk, herbisida, alat dan mesin pertanian), produksi TBS (yang berasal dari : perusahaan inti, petani plasma dan petani swadaya), KUD, pengumpul TBS, PKS (Produksi CPO dan PKO), refinery (pengolahan CPO dan PKO menjadi barang jadi), distributor barang jadi (untuk pemasaran dalam negeri maupun ekspor) dan konsumen akhir atau pembeli. Permasalahan pada rantai nilai kebanyakan dialami oleh petani plasma, diantaranya : (a) Perawatan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, sistem panen dan transportasi TBS serta pengelolaan lingkungan yang belum sesuai dengan GAP, (b) Produktivitas kebun plasma lebih rendah dibandingkan dengan kebun inti (Semester I/2011 inti : 9,23 ton/ha dan plasma : 7,45 ton/ha), (c) Belum ada biaya untuk persiapan peremajaan tanaman (replanting) untuk tanaman yang telah berumur lebih dari 20 tahun. Pengelolaan kebun yang dilakukan oleh petani plasma juga tidak sesuai dengan Prinsip dan Kriteria ISPO, khususnya Prinsip “Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit” yang teridiri atas beberapa Kriteria diantaranya : (a) Pemeliharaan dan pemupukan tanaman; (b) Pengendalian hama, penyakit dan gulma memperhatikan aspek lingkungan; (c) Panen tepat waktu dan cara; (d) Transportasi TBS segera; (e) TBS yang diterima PKS memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya dukung KUD dengan berbagai kendala dan keterbatasannya serta belum optimalnya dukungan perusahaan terhadap KUD dan petani plasma.

KUD merupakan lembaga perekonomian petani yang sangat berperan dalam mendukung semua kegiatan anggotanya. Disamping itu KUD juga berperan untuk mewakili anggota dalam bekerjasama dengan pihak ketiga. Saat ini KUD plasma PT MISP belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, modal kerja dan teknologi dalam budidaya tanaman kelapa sawit, serta akses ke lembaga perbankan. Oleh karena itu prioritas pertama strategi yang dipilih adalah penguatan kelembagaan KUD. Penguatan KUD dilakukan melalui pembinaan berupa penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada semua pengurus KUD maupun anggotanya. Pembinaan yang dilakukan dalam rangka penguatan KUD tidak hanya dilakukan oleh PT MISP, akan tetapi perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, Dinas Koperasi Kabupaten Sambas, Dinas Perkebunan Kabupaten Sambas, Lembaga Perbankan Nasional dan Lembaga Dewan Adat Kabupaten Sambas.

Dengan demikian KUD dapat menjalankan fungsinya yang antara lain : (a) sebagai lembaga pemasaran dari produk TBS petani, (b) sebagai media informasi pasar, perkembangan harga dan daya beli pasar, (c) mampu mencarikan alternatif pemecahan masalah petani seperti penyediaan kredit (bekerjasama dengan lembaga perbankan), pembentukan modal bersama melalui tabungan dan penyediaan sarana produksi (terutama pupuk dan herbisida), (e) mampu melakukan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kepada anggota, mengenai teknis budidaya kelapa sawit yang sesuai dengan Prinsip dan Kriteria ISPO (terutama mengenai perawatan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, manajemen panen dan aspek lingkungan).

Dengan penguatan kelembagaan KUD ini, diharapkan akan terjadi efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan kebun plasma sehingga : (a) biaya produksi bisa menjadi lebih murah, (b) terjadi peningkatan produktivitas TBS dan mampu memenuhi permintaan pasar, (c) terjadi peningkatan kualitas TBS dan memenuhi aspek profit, people, planet sebagaimana yang terdapat dalam Prinsip dan Kriteria ISPO sehingga harga jual produk menjadi lebih tinggi, (d) biaya untuk program replanting tanaman tersedia.

Deskripsi Alternatif :

Analysis of Institutional Support Capability of Oil Palm Plantation to Increase Business Competitiveness and Sustainability (Case Study at PT Mitra Inti Sejati Plantation – PT MISP)

Ruslan Effendi

The growth of oil palm plantation industry has resulted in important economic benefits, but in the last few years, oil palm plantation has been plagued by constant pressure from NGOs and companies in Europe. Oil palm plantations are faced with many issues that are very harmful, such as: deforestation, environmental pollution, destruction of biological diversity, the extinction of various protected flora and fauna, to the deprivation of the rights of local residents. Therefore, movement to build a sustainable palm oil industry that takes into account the principles of environmental sustainability is urgent. One of the efforts undertaken by the government to ensure the sustainability of Indonesian palm oil industry, is the issuance of Ministerial Regulation No. 19 Year 2011 on Guidelines for Sustainable Palm Oil Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). The purposes of this study were: (1) to identify existing problems in the value chain of palm oil industry, (2) to analyze the influence of the institutional support capability on the management of plasmic plantation in improving business competitiveness and sustainability in accordance with the principles and criteria of ISPO, (3) to formulate strategies to increase business competitiveness and sustainability of plasmic plantation through institutional support from the palm oil industry.

The respondents were selected purposively, and consist of the management of PT MISP, chairman of the cooperative, chairman of the farmer groups, individual and plasmic farmer, suppliers, governments, banking and Customary Council (Dewan Adat). Data were analyzed using the SWOT analysis and the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that the value chain of PT MISP started from suppliers (seeds, fertilizers, herbicides and equipment/farm machinery), Fresh Fruit Bunches (FFB) Production (nucleus, plasmic and individual farmers), Village Unit Cooperatives (KUD), collectors, CPO (Crude Palm Oil) and PKO (Palm Kernel Oil) production, refining (CPO and PKO processing into finished goods), distributor of finished goods for domestic and export market and the ultimate consumer or buyer. Currently, KUD can not function as expected, due to the limited quality and quantity of human resources, lack of technology in the cultivation of oil palm, as well as access to banking institutions.

The first priority of the formulated strategy is strengthening of KUD. Strengthening KUD is recommended to be done through guidance in the form of counseling, training and assistance to KUD management. Coaching is suggested not only be done by PT MISP, but with support by the Government of Sambas District, Office of Cooperative Sambas District, District Office Sambas Plantation, Banking Institutions, and Customary Council of Sambas District. KUD is expected to be able to perform its functions including : (a) marketing of FFB, (b) accessor for market information, and facilitator for the development of market prices and the increase of purchasing power, (c) finding alternative solutions to problems of farmers such as the provision of credit (in cooperation with banking institutions), the capital formation through savings and provision of production inputs (mainly fertilizers and herbicides), (e) conducting training, counseling and assistance to members regarding technical oil palm cultivation in accordance with the principles and ISPO criteria (especially regarding the plant treatment, fertilizer, pest and disease control, crop management and environmental aspects). By the strengthening of KUD, it is expected the business competitiveness and sustainability of the oil palm plasmic will be increased such as : (a) cheaper production costs, (b) increase in productivity of FFB and ability to meet market demand, (c) increase in the quality of FFB and achievement of profit , people, planets as contained in the principles and ISPO criteria so the selling price is higher, (d) availability of budget for replanting program.

Copyrights : Copyright @ 2001 by Graduate Program of Management and Business – Bogor Agricultural University (MB IPB). Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s